Berita >> >> Pemerintahan Indonesia
|
|
Pemerintah Pilih Tiga Perusahaan Sekuritas
BERITA - pemerintahan-indonesia.infogue.com -
JAKARTA, SENIN - Pemerintah memilih tiga perusahaan sekuritas yang akan menjadi agen penjual surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara dalam negeri perdana yang rencananya akan diterbitkan pada akhir Agustus 2008. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto dalam Surat Keputusannya bernomor KEP-67/PU/2008 menetapkan tiga perusahaan sekuritas itu adalah PT Mandiri Sekuritas, PT Tri Megah Securities Tbk, dan PT Danareksa Sekuritas. Selain memilih calon agen penjual, pemerintah juga memilih satu calon konsultan hukum dalam rangka penerbitan SBSN perdana di pasar dalam negeri, yaitu Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law office. Pemerintah memberikan masa sanggah atas penetapan tiga calon agen penjual dan satu calon konsultan hukum itu selama 4 hari yaitu sejak 25 Juli 2008 hingga 28 Juli 2008. Sebelumnya Rahmat menyebutkan, pihaknya menyampaikan undangan kepada 11 calon agen penjual SBSN dalam negeri. "Kami sudah sampaikan undangan kepada 11 calon agen penjual baik dari dalam negeri (local institutions) maupun foreign investment bank," katanya. Rahmat menyebutkan, 11 calon agen penjual sukuk negara domestik itu terdiri dari 5 merupakan pihak asing sementara sisanya adalah domestik. "Di 11 itu, terdapat 4 institusi yang selama ini merupakan primary dealer (agen utama) dalam penerbitan obligasi negara," kata Rahmat. Sementara untuk konsultan hukumnya, Rahmat menyebutkan, sebagaimana dikutip dari , ada 10 calon konsultan hukum yang datang untuk membantu pemerintah dan semuanya berasal dari dalam negeri. Setelah proses pengadaan agen penjual dan konsultan hukum, proses penerbitan SBSN akan dilanjutkan dengan proses book building mulai 19 hingga 26 Agustus 2008. Penentuan harga dan penjatahan serta penetapan aset sukuk negara akan ditetapkan pada 27 Agustus 2008, penerbitan resmi pada 28 Agustus 2008, dan pencatatan di BEI pada 29 Agustus 2008. Rahmat menyebutkan, untuk penerbitan sukuk negara itu, pihak DPR telah memberikan izin kepada pemerintah untuk menggunakan aset negara di Depkeu senilai Rp18,3 triliun sebagai underlying aset sukuk negara. "Sudah ada izin dari DPR untuk menggunakan barang milik negara (BMN) berupa tanah dan bangunan di Depkeu senilai Rp18,3 triliun, untuk keperluan itu," kata Rahmat.
sumber: kmps
 Lihat Sumbernya
|
|
 |
| |
|
Artikel Terkait (by tag / keyword)
, Jakarta - Kementerian BUMN resmi menujuk tiga penjamin emisi (underwriter) penawaran saham perdana (IPO) PT Garuda Indonesia.
"Kami putuskan tiga sekuritas ini menangani IPO Garuda," ujar Menteri BUMN, Mustafa Abubakar di kantor Kementeri
Jakarta ( News) - Penjamin emisi (underwriter) penawaran saham umum (IPO) PT Garuda Indonesia adalah tiga perusahaan sekuritas BUMN yang membentuk konsorsium, namun pemerintah belum memutuskan terkait masalah itu.
"Mereka (Garuda) akan m
JAKARTA--MICOM: Kementerian ESDM dinilai menghalang-halangi Pertamina menjadi pemegang 100% participating interest pada blok migas West Madura Offshore. Kementerian ESDM malah memperbolehkan dua perusahaan tidak jelas menjadi pemegang PI.
, Jakarta - PT Panin Sekuritas Tbk (PANS) menutup kantor galerinya yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah.
Hal ini disampaikan Presiden Direktur Panin Sekuritas Tbk, Handrata Sadeli dalam keterbukaan informasinya ke BEI, Selasa (27/7).
PT Bank Mandiri Tbk menyatakan sebanyak delapan perusahaan sekuritas mengajukan lamaran sebagai pelaksana penjamin emisi (underwriter) penerbitan saham baru (rights issue) sekitar 10,13 persen saham.
"Perusahaan yang melamar t
|
|
Top Article - Pemerintahan Indonesia
|
|
|
New Article - Pemerintahan Indonesia
|
|
|
|
elok
